Network
JURNAL SUMBAWA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) angkat suara terkait tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap anggota HMI Cabang Mataram saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur NTB pada 2 April 2024 lalu.
Ketua Umum PB HMI MPO Mahfud Khanafi menyayangkan tindakan represif aparat Kepolisian itu terhadap anggota HMI Cabang Mataram yang sedang menyampiakan aspirasi.
Mahfud Khanafi meminta agar Kapolri Jenderal listyo Sigit Prabowo agar segera mengevaluasi kinerja dan cara penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.
Baca Juga: Audiensi Kemenlu, PB HMI MPO Dorong Pemerintah Upayakan Gencatan Senjata di Palestina
Selain itu, PB HMI juga meminta kepada Inspektur Jenderal Polisi Raden Umar Faroq agar mengambil tindakan tegas terhadap anak buahnya yang melakukan tindakan represif terhadap anggota HMI Cabang Mataram.
“Kami meminta kepada bapak Kapolri segera melakukan evaluasi terkait kinerja anak buahnya dan meminta Kapolda NTB menindak oknum polisi yang melakukan tindakan arogan itu,” kata Mahfud Khanafi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 4 April 2024.
Lebih lanjut, Ketua Umum PB HMI mengatakan pihak kepolisian tidak seharusnya merespon aksi demonstrasi mahasiswa secara brutal, apalagi sampai merobek atribut lembaga HMI.
Baca Juga: Menyayangkan Pernyataan Oknum Peneliti BRIN! PB HMI Ajak Warga Muhammadiyah Jangan Terpancing
“Merobek bendera HMI itu sama sekali tidak dibenarkan, bendera HMI itu merupakan lambang organisasi, merusak bendera HMI sama halnya dengan tidak menghargai HMI secara lembaga,” ucapnya.
