Network
Menurutnya, air bersih untuk kebutuhan konsumsi harus memenuhi standar K3 (Kualitas, Kontinuitas dan Kuantitas), dimana kualitas air diatur dalam PMK 492/2010 pasal 3 yang terbaru Permenkes nomor 2 tahun 2023.
Kemudian katanya, untuk standar kontinuitas diatur dalam PP Nomor 122 tahun 2015, untuk memberikan jaminan pengaliran air 24 jam per hari, selanjutnya untuk standar kuantitas diatur juga dalam PP 122 tahun 2015 untuk memberikan jaminan kecukupan kebutuhan pokok akan air bersih sehari-hari.
Baca Juga: Pengedar Narkoba Jenis Ganja Asal Dompu Diringkus di Bima
Sebagai sumber kehidupan, air sepatutnya kita jaga keberlangsunganya, baik dari sumber mata air maupun dengan bijak dalam penggunaanya, air yang kita konsumsi sekarang Rata-rata tidak memenuhi standar Permenkes, apalagi air yang bersumber dari air bor permukaan, Rata-rata memiliki TDS (Total Dissolve Solid) atau jumlah zat padat yang terlarut dalam air, semakin tinggi TDS maka semakin rendah kualitas air tersebut," bebernya Daud Akbar.
Meski begitu lanjutnya, air yang dikonsumsi wajib diolah terlebih dahulu supaya sesuai dengan standar Permenkes, peran serta pemerintah dalam upaya memenuhi hak rakyat akan air bersih dengan menyediakan sarana dan prasaran sistem penyediaan air bersih sangat dibutuhkan dengan membangun infrastruktur dasar karena air bersih termasuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana yang terdapat pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peran tersebut tentu saja tidak hanya berlaku pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) saja, tetapi sentuhan kebijakan dalam menjaga daerah hulu yang menjadi sumber mata air juga sangat dibutuhkan, kebijakan tersebut harus bersifat solutif karena deforestasi akibat dalil perluasanya mata pencaharian masyarakat membutuhakan penangan khusus.
Sentuhan kebijakan serta konsep yang tepat akan sangat membantu menjaga kelestarian daerah hulu, konsep tersebut bisa berupa agro forestry dengan menanam tanaman semusim yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti jambu mete, kemiri dll yang merupakan komoditas dengan nilai ekonomis yang tinggi, apalagi bisa dilakukan tumpang sari dengan tanaman pertanian lainya seperti vanili, jahe dll yang juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
Konsep agro forestry tersebut akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dibarengi dengan hilirisasi dari komoditi yang dihasilkan, karena hilirisasi dapat menambah nilai (added value) dari komoditi yang dihasilkan.
Baca Juga: Kabupaten Bima Timur Akan Mekar, Ini 7 Kecamatan yang Akan Bergabung
Menyambut WWF (Word Water Forum) yang diselenggarakan di Bali, sudah seharusnya semua pihak lebih peduli, lebih arif dan bijaksana dalam mengelola anugerah Tuhan seperti air, mengabaikan kebutuhan masyarakat akan air bersih sama dengan mengabaikan hak rakyat, karena air berkorelasi dengan stunting dan juga IPM, Selamat atas terselenggaranya WWF yang ke 10 di Bali, semoga WWF di Bali dapat menghasilkan konsensus yang tepat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem darat maupun laut.***
