Network
JS.PIKIRAN RAKYAT - Penurunan stunting merupakan persoalan penting yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
Di tahun 2023, terdapat anggaran sebesar Rp205 miliar untuk Kementerian Kesehatan dan anggaran Rp54 miliar yang disalurkan melalui BKKBN untuk membantu para balita di Indonesia mendapat suplementasi gizi mikro, ibu hamil mendapatkan makanan tambahan, termasuk pelatihan tenaga kesehatan.
Di ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, kontribusi belanja negara pada tahun 2022 untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan mencapai Rp10,22 triliun yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1,34 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp8,88 triliun.
Baca Juga: Kemenag, Cegah Stanting dengan Bimbingan Perkawinan
Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk menanggulangi persoalan di atas, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), pembuatan beras fortifikasi FS nutri rice untuk percepatan penurunan stunting, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya memenuhi hak anak, serta membangun Sentra-sentra perdagangan (sentra beras, daging dan lain-lain).
Sebagaimana diketahui, prevalensi stunting Jakarta di cakupan nasional berada di posisi kedua terendah setelah Bali.
Berdasarkan data BKKBN, dari sekitar 790 ribu balita di DKI, 14 persen prevalensinya dikonfirmasi stunting. Artinya, sekitar 110 ribu balita stunting.
Baca Juga: Cegah Stunting, Danone Gencarkan Program Isi Piringku Untuk Penuhi Gizi Anak
Pemberian bantuan seperti makanan tambahan guna mencegah stunting pun terus dilakukan oleh pemprov Jakarta.
