Isu Kerajaan dan Konservatisme Politik Bima, Indah Damayanti Disebut-sebut Sebagai Playmaker Politik Bima

- 22 Juni 2024, 13:32 WIB
 Isu Kerajaan dan Konservitisme Politik Bima, Indah Damayanti Disebut-sebut Sebagai Playmaker Politik Bima
Isu Kerajaan dan Konservitisme Politik Bima, Indah Damayanti Disebut-sebut Sebagai Playmaker Politik Bima /bimakab.go.id/

Akibatnya, pendekatan ini bisa menghambat inovasi dan reformasi yang diperlukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bima sebagai esensi dasar dari tujuan kepemimpinan itu sendiri.

Di sisi lain kepemimpinan berbasis kerajaan seringkali mencerminkan pola patrimonialisme, dimana kekuasaan dipusatkan pada individu atau keluarga tertentu dan didistribusikan melalui jaringan patronase yang akan berdampak buruk pada keadilan distribusi dan sirkulasi kepemimpinan demokrasi.

Fakta kepemimpinan Indah Damayanti Putri, hal ini menghasilkan kelemahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi, serta membuka peluang bagi praktik korupsi dan nepotisme yang di tunjukan melalui pembentukan struktur dan skema kekuasaan dinasti baik pada ruang eksekutif yang di duduki oleh pamannya sebagai sekda maupun legislative yang dikuasai oleh Yandi sebagai ketua dewan.

Sistem patron-klien yang kuat menghambat pemerintahan yang efektif dan adil dan check and balance, karena keputusan-keputusan penting sering kali didasarkan pada loyalitas pribadi dari pada kepentingan public untuk kesejahteraan dan kemakmuran.

Konservatifisme kepemimpinan dapat di temukan melalui penggunaan narasi kerajaan juga dapat dilihat melalui lensa politik identitas. Indah Damayanti Putri mungkin memobilisasi dukungan dengan membangun identitas kolektif yang kuat berdasarkan isu-isu.

Namun, pendekatan ini dapat memecah-belah masyarakat berdasarkan garis identitas yang sempit dan struktur social yang berbeda, mengabaikan keberagaman dan inklusivitas. Pendekatan ini berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan memperburuk ketegangan antar kelompok, menghalangi kerjasama dan kohesi sosial yang diperlukan untuk pembangunan daerah kabupaten Bima.

Untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dan adil, diperlukan pendekatan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga, serta upaya untuk mengatasi ketimpangan kekuasaan dan praktik patrimonial yang merugikan. Ini akan memungkinkan Bima untuk berkembang dengan pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat.***

Halaman:

Editor: Ahmad D


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah