Network
Wartasumbawa.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan pengajuan penambahan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2021 sebesar Rp1,084 triliun.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait anggaran penanggulangan bencana, Selasa 16 Maret 2021 lalu.
“Apakah sampai sebesar itu (anggaran) untuk menyiram kebakaran, sementara kebakarannya sekarang dimana? Mengapa tidak untuk penanganan bencana banjir dan longsor yang dinaikkan (anggarannya), mengingat masalah ini yang sekarang menjadi prioritas,” tanya Rudi kepada Kepala BNPB.
Baca Juga: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Orang Terpapar Radikalisme Karena Media Online
Berdasarkan rapat tersebut, BNPB juga diketahui masih memiliki tunggakan pembayaran penanganan karhutla sebesar Rp1,36 triliun kepada sektor swasta.
Dana itu digunakan untuk penanganan karhutla sepanjang tahun lalu di enam provinsi di Indonesia. Terkait tunggakan tersebut, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara III itu lantas mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut.
Baca Juga: Imbas dari outnya Tim Bulutangkis Indonesia, Jepang Borong All Enggland 2021
“Kenapa sampai vendor yang kelola helikopter air belum juga mendapatkan pembayaran,” tanyanya, sebagaimana dikutip Wartasumbawa-Pikiran Rakyat dari laman dpr.go.id pada 22 Maret 2021.
“Kalau logika berpikir dengan anggaran sebesar ini BPKP tidak menyetujuinya, ya sebab memang besar sekali. Anggaran Rp1 triliun itu besar, bisa jadi kota lahan kebakaran itu,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.
