Network
Sejak awal ada bukti atas Pembayaran Pajak Terhutang atas nama oknum Pemerintah Desa setempat, sejak Tahun 2012, sedangkan di tahun 2019 sertifikat Hak Pakai Terbit atas nama Pemerintah Desa Maria Utara.
“Tindakan oknum yang secara diam-diam mengajukan untuk penerbitan Surat Tanda Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) dan sertifikat merugikan klien saya secara hukum," jelasnya.
Baca Juga: Syarat dan Cara Pengajuan dan Kredit Usaha Rakyat BNI Secara Online di Link eform bni co id
Lanjutnya Opik menjelaskan, oknum Pemdes Desa Maria Utara juga telah melaporkan klien nya di Mapolres RESORT BIMA KOTA dengan Nomor B / 5 3 / V1 / 2023 / Reskrim sejak tanggal 23 Juni 2023 penggelapan Hak Atas tanah sebagai mana di maksud dalam pasal 385 KUHP.
"Oknum Pemdes sudah melaporkan klien saya, padahal klien saya yang dirugikan," jelasnya Opik Al - Paradewa.
Opick Al - Paradewa berharap kepada Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti, SE, melalui Dinas Pemerintahan Desa (DPMdes), agar bersikap tegas terkait masalah ini, karena menyangkut Desa yang bagian dari Negara mengambil hak warga negara.
"Apa yang seharusnya diberikan kepada warga Negara secara patut, apalagi telah menguasai, di urus dari turun temurun, hingga sekarang," bebernya ia.
Baca Juga: Diduga Kadis Dinsos Kabupaten Bima Tajuddin Sarang Mafia Gratifikasi Bansos RI
Salah satu ahli waris Dari H Abdullah 'Ety Juriati' menjelaskan, dirinya sebagai warga negara meminta kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bima agar sertifikat tanah atas nama pemerintah Desa Maria Utara harus di tarik Dulu karena tidak sesuai prosedur dalam penerbitan sertifikat
"Saya tetap pertahankan tanah garapan almarhum bapak saya, biar bagaimana pun tanah ini di rawat oleh Kakak saya sebelum lahir," terangnya.***
