Network
JURNAL SUMBAWA - H. Muhammad Lutfi mantan walikota Bima ajukan banding atas putusan dirinya divonis 7 tahun penjara. Keputusan itu berdasarkan penyidikan lebih dalam terkait kasus pengadaan barang dan jasa tahun 2018 hingga 2022.
Pengajuan banding yang dilakukan oleh Mantan walikota Bima itu melalui penasehat hukumnya.
"HML ajukan banding melalui penasehat hukumnya atas putusan pengadilan tingkat pertama," kata Kelik Trimargo melalui selaku humas pengadilan negeri Selasa 11 Juni 2024.
Baca Juga: Mantan Walikota Bima Muhammad Lutfi Resmi Ditahan KPK
Diberitakan sebelumnya, walikota Bima Muhammad Lutfi telah diputuskan menjalani hukuman 7 tahun penjara oleh majelis hakim.
Putusan hukuman HML, diputuskan oleh Majelis Hakim Gede Hariadi pada Senin, 3 Juni 2024.
Lutfi dinyatakan terbukti melanggara aturan sesuai dakwaan ke 1 tentang suap dan gratifikasi. Dakwaan sesuai Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 12B juncto Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
"HML dinyatakan bersalah dan itu sah, berdasarkan itu HML divonis 7 Tahun penjara," bebernya dia.
Baca Juga: Mantan Walikota Bima Muhammad Lutfi Resmi Ditahan KPK
Menurutnya, hakim juga telah menetapkan masa penahanan dikurangi pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap ditahan.
Hakim juga menyita sejumlah barang bukti salah satunya buku rekening transfer Rp30 juta dan fail Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas PUPR Kota Bima, serta sederet bukti lainnya.
Dari uraian putusan, terdakwa Lutfi dalam perbuatannya bersama sama dengan istrinya, Eliya Alwaini dan sejumlah koleganya, seperti Muhammad Amin selaku mantan Kadis PUPR Kota Bima, Iskandar Zulkarnain dan Agus Salim yang keduanya diketahui Kepala Bagian pada LPBJ Kota Bima.
Dua nama lainnya adalah Fahad selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima, serta adik Ipar Lutfi bernama Muhammad Makdis.
Menurutnya, nama-nama tersebut telah terlibat dalam permufakatan jahat dalam pengaturan sejumlah proyek fisik di Kota Bima sehingga timbul suap dan gratifikasi kepada terdakwa.***
